5 Kebijaksanaan Kontroversial Jokowi Yang Memanjakan WNA Di Negeri Sendiri

  • Presiden Jokowi restui direksi BUMN diisi asing. Menko Perekonomian Sofyan Djalil menilai wacana merekrut warga negara asing untuk duduk di jajaran direksi atau Direktur Utama (Dirut) di perusahaan BUMN merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sofyan mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mempekerjakan WNA di tubuh perusahaan pelat merah, karena adanya kebutuhan akan sosok ekspatriat (tenaga kerja asing) dalam bidang-bidang tertentu. “(Direksi BUMN asing) boleh, bukan hal yang tabu dalam bidang-bidang tertentu tidak menutup kemungkinan cari ekspatriat karena Presiden Joko Widodo enggak keberatan,” ucap Sofyan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2014). Menurut Sofyan, perekrutan warga negara asing bukan berarti menjual BUMN. Negara, kata dia, secara profesional akan mempekerjakan asing, yakni memenuhi hak-haknya. Sementara BUMN dapat mengambil keuntungan dari pekerjaan maupun kemampuan manajerialnya. “Bukan menjual, itu kan eksekutif. Mereka kita bayar karena bekerja pada kita. Kita bisa mendapatkan teknologi, kemampuan manajerial, mendidik,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menempatkan warga negara asing sebagai salah satu direkturnya, yaitu Direktur Teknik dan Pengawasan. Diakui Sofyan, kinerja orang asing sangat bagus. “Hasil kerja mereka disiplin, luar biasa dan kita bisa belajar banyak. Kalau di Singapura, Malaysia sudah biasa, talent diperebutkan secara global. Orang kita bisa jadi Direktur di Eropa, Tiongkok, Amerika Serikat (AS) atau perusahaan multinasional lain,” papar dia. Meski demikian, tambahnya, pemerintah tidak akan langsung merekrut warga negara asing dalam jumlah banyak untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah BUMN. “Bukan berarti semua orang asing, karena kita memerlukan orang terbaik yang tidak ada di dalam negeri. Jadi hanya bidang-bidang tertentu saja,” tegasnya. (Sumber metrotvnews)
  • Izinkan WNA memiliki properti Di Indomesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6) siang. “Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI dengan memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti,” ujar Teten dikutip dari keterangan pers, Selasa (23/6). Restu RI-1 tersebut menurutnya diberikan asalkan perusahaan-perusahaan properti anggota REI mengedepankan akses pembelian kepada warga negara Indonesia terlebih dulu. Teten menjelaskan, alasan Jokowi mengizinkan para ekspatriat memiliki properti di Indonesia adalah untuk memberikan angin segar bagi pengusaha properti. “Ini untuk menghadapi persaingan properti di tingkat regional,” ujar Teten. (Sumber CNN)
  • Jokowi tanda tangani Perpres Permudah TKA masuk Indonesia. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Dalam perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan. Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut perpres ini, pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja setelah TKA bekerja. Dalam perpres ini juga ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki visa tinggal terbatas (vitas) untuk bekerja yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan izin tinggal sementara (itas). Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. (Sumber Kompas)
  • Jual Pulau Pada Asing. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mempersilakan pihak asing atau orang-orang kaya menguasai pulau terkecil dan terluar di Indonesia, tapi bukan memiliki. Dalam penguasaannya, pemerintah hanya membatasi 70 persen dari luas pulau. “Kalau ada orang kaya, punya banyak duit mau punya pulau pribadi, tidak masalah, selama diatur. Disewakan dengan harga mahal tidak apa, kan malah memberi manfaat,” tegas Sofyan saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/1/2017). Lebih jauh kata Sofyan, penjualan pulau-pulau yang marak di situs online bukanlah penjualan yang sesungguhnya. Kepemilikan tetap oleh negara. “Bukan pulaunya yang dijual, pulau itu tetap milik publik, tapi tanahnya bisa dikelola. Bisa izin Hak Guna Bangunan 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, izin hak pakai. Yang penting diatur penataannya, sehingga bukan seolah-olah milik mereka,” tandasnya. (Liputan 6)
  • Isntansi Dilarang Sweeping atau sidak sendiri sendiri. Presiden Joko Widodo menegaskan, pengendalian dan pengawasan secara terpadu terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Jokowi berpesan, jangan ada instansi yang berjalan sendiri-sendiri. “Karena saya juga mendapat beberapa laporan pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman, mereka merasa ada sweeping,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018). “Dan yang kita lihat Kemenaker jalan sendiri, imigrasi jalan sendiri, instansi lain juga melakukan pengawasan sendiri-sendiri,” kata Jokowi. Jokowi pun meminta kebiasaan bekerja sendiri-sendiri itu ditinggalkan. Kepala Negara ingin agar setiap kementerian dan lembaga yang terkait penataan tenaga kerja asing untuk saling berkoordinasi. “Sehingga tidak lagi terjadi hal yang seperti saya sampaikan,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meminta agar izin bagi TKA yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah. Jokowi ingin tak ada lagi aturan yang berbelit-belit. Beberapa pengamat mengkritisi kalau sidak atau sweeping tidak sendiri sendiri maka namanya bukan sidak karena terburu bocor. Seharusnya kalau mereka tidak menyalahi aturan seharusnya tidak terganggu. Toh, sweeping khan tidak sering.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s