Banyak Negara Gagal Bayar Utang China , Akankah Indonesia Menyusul ?

Banyak pengamat ekonomi Internasional dan nasional memperingatkan agar pemerintah harus hati hati dalam mengelola utang dengan baik. Sebabnya sejumlah negara gagal membayar utang karena strategi pembangunan infrastrukturnya yang masif. Terdapat beberapa negara yang gagal, mereka masif membangun infrastrukturnya dengan utang, tetapi yang terjadi mereka tidak bisa bayar utang, Infrastruktur merupakan proyek yang memberi dampak dalam jangka panjang. Sementara itu negara yang membangunnya juga harus memperhatikan dampak jangka pendek yang dihasilkan dalam pembangunan infrstruktur. Bila tidak diperhitungkan dengan cermat maka kegagalan pembayaran utang akan terjadi. Indonesia yang juga saat ini semakin tinggi hutangnya terhadap China, dan kondisi keuangan yang tidak sehat. Hal ini pernah disampaikan Sri Mulyani bahwa RPBN defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun. Kondisi Indonesia saat ini menarik utang untuk bayar utang. Ditambah carut matutnya ekonomi daya beli rakyat anjojlok, eksport menurun, dan dolar yang sejak pemerintahan Jokowi dalam 3 tahun naik tinggi dari 9000 hingg mendekati 14.000. Akankah Indonesia menyusul jadi negara gagal bayar utang

Inisiasi Jalur Sutera modern yang diusulkan oleh Cina melalui One Belt One Road (OBOR) memiliki potensi implikasi ekonomi yang merugikan bagi negara-negara Asia Selatan. Hal ini tercermin dari situasi Srilanka yang mengalami jebakan hutang besar dengan menyambut proyek-proyek yang didanai oleh Cina. Sementara itu, Kolombo mengadapi kerugian finansial yang besar karena suku bunga tinggi yang dikenakan oleh Cina untuk proyek infrastruktur yang akan menjadi bagian dari OBOR. Disisi lain, hitungan investasi sebesar 50 miliar dolar AS untuk koridor ekonomi Cina-Pakistan telah membuat ekonomi Pakistan goyah. Dilansir The Economic Times, Selasa (1/8), utang yang berubah menjadi ekuitas dan kepemilikan perusahaan Cina tidak hanya akan berdampak buruk pada ekonomi Srilanka dan Pakistan. Namun juga menimbulkan implikasi bagi India karena kehadiran Cina di wilayah-wilayah perbatasan. Keterlibatan ekonomi Srilanka yang berkembang dengan Cina telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan. Cina telah menyediakan dana sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS pada 1971 dan 2012 untuk Srilanka, yang sebagian besar telah masuk di pembiayaan infrastruktur.

Negara Gagal Bayar Utang

Beberapa negara yang gagal membayar utang adalah Zimbabwe, Nigeria, Venezuela, Sri Lanka dan Pakistan. Zimbabwe memiliki utang US$ 40 juta kepeda China. Akibatnya negara itu harus mengikuti keinginan China mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Mata uang yuan di Zimbabwe mulai berlaku pada 1 januari 2016, setelah pemerintahan Zimbabwe mendeklarasikan tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015. Nigeria di mana model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastuktur di Nigeria. Selain itu Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar utang. Akhirnya pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun. Keempat, Pakistan, di mana Gwadar Port yang dibangun bersama China dengan nilai investasi sebesar US$46 miliar harus direlakan.

Sri Lanka menjadi negara Asia pertama yang terjatuh dalam perangkap investasi China sehingga dilumpuhkan dengan masalah utang yang parah. Pemerintah Sri Lanka hari Selasa (25/07/2017) menyetujui penjualan ke China dari saham mayoritas di pelabuhan laut yang mengalami kerugian. Pelabuhan Hambantota ini berada di lokasi strategis. Sri Lanka melepas saham pelabuhan Hambantota seharga US$ 1,12 miliar kepada perusahaan milik negara China Merchants Port Holdings. Dikatakan Menteri Mahinda Samarasinghe, pelepasan saham pelabuhan tersebut telah mendapat persetujuan dari kabinet Si Lanka untuk menjual 70 persen sahamnya.

Pemerintah menggunakan undang-undang yang keras terhadap tindakan industri untuk menghentikan pekerja yang mogok kerja pekan lalu. Unjuk rasa dilakukan untuk menentang penjualan pelabuhan tersebut kepada China Merchants Port Holdings. Pemerintah Sri Lanka kini dalam usaha untuk membayar utang negara itu mencapai US $ 64 miliar, termasuk dengan China US $ 8 miliar. “Ini sekitar 95 persen dari semua hasil pemerintah pergi ke arah pembayaran utang. Hutang dengan China adalah AS $ 8 miliar. Banyak warga Sri Lanka merasakan negara itu telah dijual ke China. Bahkan, penduduk setempat juga menggambarkan uang yang dipinjam dari China itu tampaknya merugikan infrastruktur yang tidak menunjukkan tanda memberi keuntungan, sebaliknya merusak ekonomi Sri Lanka. Sri Lanka memanfaatkan pinjaman mudah dari China untuk membangun infrastruktur di seluruh negara. China sering menawarkan pinjaman mudah ke beberapa negara untuk membangun infrastruktur, namun dengan harga yang sangat tinggi.

China menggunakan taktik itu dengan mengisi pasar di mana-mana negara yang ditargetkan dengan barang murah. Ini adalah strategi awal dan mudah untuk menjatuhkan produksi lokal dan sektor lain negara itu. Laporan itu juga mengatakan, China telah membangun pelabuhan, lapangan terbag dan jalan raya besar di negara-negara yang masuk perangkap investasinya. Namun, kontrak proyek tersebut tidak menguntungkan penduduk setempat sebaliknya dinikmati oleh perusahaan kroninya sendiri. Semua pelabuhan dan bandara telah dibangun oleh perusahaan-perusahaan China saja.

Baru-baru ini, China membangun pelabuhan Hambantota dan Bandara Internasional Mattala. Namun, tidak ada penelitian dilakukan sehubungan kewajaran sebelum memulai proyek tersebut. Tidak ada lalu lintas pada kedua proyek mega itu termasuk mempertimbangkan biaya konstruksi yang lebih tinggi, yan akhirnya ia dinyatakan tidak dapat dibeli. Visi awal pembangunan pelabuhan Hambantotaa ialah ia akan membawa lebih banyak kapal singgah ke Sri Lanka, dan mengurangi tekanan di pelabuhan Colombo. Peringkat Sri Lanka yang terletak di jalur laut yang melihat bentuk pengiriman minyak di Timur Tengah, menjadikan alasan utama China tertarik berinvestasi di negara itu.

Sayangnya, pelabuhan yang menelan biaya lebih dari US $ 1 miliar itu jarang menerima kapal, dan hal serupa juga terjadi pada Bandara Internasional Mattala. Tidak ada penerbangan internasional yang mendarat di bandara itu, bahkan juga penerbangan domestik yang sangat jarang terjadi. Ini sekaligus menjadikan bandara itu sebagai aset yang sangat mahal dan tidak terjangkau untuk Sri Lanka. Para pengritik dalam negeri memperingatkan bahwa penyerahan kekuasaan mayoritas kepada China mengancam keamanan nasional. Sementara Negara tetangga India justru mengeluh mengenai China memperoleh akses ke pelabuhan strategis di negara tetangga dekatnya di Samudera Hindia.

Lembaga pemeringkat dunia, Standard & Poor (S&P), menyatakan Venezuela gagal membayar kupon dan bunga utang senilai US$ 200 juta untuk obligasi global yang jatuh tempo pada 2019 dan 2014. Bagaimana dengan Indonesia yang mencatatkan utang pemerintah senilai Rp 3.866,45 triliun per September 2017?

Zimbabwe adalah salah satu negara di selatan Afrika. Negara ini terkenal dengan pariwisata aneka satwa liarnya. Pada 2016, negara ini memiliki GDP per kapita 1.008 dollar AS. Zimbabwe menelan pil pahit karena gagal membayar utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Dalam kasus tersebut, Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi mata uang China atau Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Bagaimana Indonesia
Ketika pertemuan di bulan Mei 2017, Jokowi menanda tangani MoU komitmen sebesar USD 50 miliar atau sekitar Rp 650 triliun. Sedangkan jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Prof DR Rizal Ramli mengingatkan jumlah ULN Indonesia itu sudah ‘lampu kuning’. “Sudah gali lubang tutup jurang. Indikatornya keseimbangan primer (primary balance) negatif yang berarti sebagian bunga utang dibayar tidak dari pendapatan melainkan utang baru. Debt Service Ratio (DSR) terhadap kinerja ekspor juga turut berkontribusi pada kurang produktifnya ULN Indonesia. DSR Indonesia kini sudah menyentuh 39 persen. Kemudiantax ratio baru sebesar 10,4 persen, lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN. Tax ratio hanya 10 persen-an karena pengelolaan fiskal tidak prudent alias ugal-ugalan,” terang RR. Indikator lainnya yaitu trade account, service account, dan current account semuanya negatif. Di samping faktor US Fed Rate. “Itulah salah alasan utama kenapa kurs Rupiah terus anjlok,” urai Rizal Ramli. Klaim Istana telah mengelola makro ekonomi dengan hati-hati, menurut Rizal patut dipertanyakan. Pernyataan tersebut sama sekali jauh dari fakta di lapangan. “Kok bisa ngaku-ngaku kelola makro ekonomi hati2 (prudent)?? Bokis (bohong) amat,” tukas Rizal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ternyata pernah mengakui kondisi Rancangan APBN (RAPBN) 2017 tidak sehat. Ini karena adanya defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Sri Mulyani mengatakan, bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang. “Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaran interest rate. Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu,” kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/8/2016). SR mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam pengelolaan RAPBN 2017. “RAPBN ini sebenarnya kurang sehat, harus berhati-hati,” jelasnya. RAPBN 2017 akan memiliki nilai Rp 2.070,5 triliun, dan penerimaannya adalah Rp 1.737,6 triliun. Akan ada defisit Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB. Sri Mulyani mengatakan, banyak negara sekarang berupaya agar defisit keseimbangan primernya berkurang mendekati nol atau bahkan positif. Sehingga, APBN tidak menjadi predator atau tidak mampu melakukan ekspansi belanja lewat penerimaan sendiri.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s