Kenapa Yogjakarta Diteror, Dukung Sultan Pembela Hak Pribumi

Kenapa Yogjakarta Diteror, Dukung Sultan Pembela Hak Pribumi

Teror dan provokasi di Yogkakarta terus terjadi. Sekelompok mahasiswa yang membawa bendera merah berlambang bintang menyerang pos polisi dan membakarnya. Sebelumnya didapati tulisan tulisan yang memprovokasi rakyat dengan kalimat yang meyeramkan sperti bunuh sultan, hancurkan kesultanan, Yogja Istemewa tanpa SG dan PAG. Apakah kejadian tersebut berkaitan ? Tampaknya mulai ada kelompok yang mengatasnamakan antidiskriminasi yang menggugat keputusan kesultanan yang melundungi pribumi tentang instruksi 1975 yang melarang kepemilikan tanah oleh non pribumi. Rakyat harus mendukung Sultan sebagai pembela pribumi yang paling konsisten saat ini.

Upaya penentangan atas Instruksi 1975 -yang dianggap diskriminatif itu- sebenarnya sudah ditempuh oleh beberapa pihak. Tahun 2011, misalnya, Gerakan Nasional Anti Diskriminasi mengirim surat kepada presiden terkait masalah kepemilikan tanah ini dan mendapat tanggapan yang isinya adalah agar tidak ada perbedaan layanan pengurusan sertifikat tanah antara warga negara pibumi dan nonpribumi. Namun ‘perintah’ pusat itu diacuhkan Yogyakarta karena pada 8 Mei 2012, Sekretaris Daerah menyatakan pemberlakukan instruksi merupakan affirmative policy untuk melindungi warga pribumi dari kekuatan modal besar. Namun tampaknya berbagai upaya itu tidak membuahkan hasil dan gubernur DIY masih tetap memberlakukan Instruksi 1975 dengan alasan keistimewaan.

  • Gugatan Handoko, yang menganggap Instruksi 1975 diskriminatif, ditolak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 20 Februari 2018. Komnas HAM, pada tahun 2012, juga menyatakan Instruksi 1975 bertentangan dengan hak asasi manusia dengan alasan tidak semua warganegara keturunan Cina memiliki latar belakang ekonomi kuat.
  • Awal Februari tahun ini, Ombudsman RI Perwakilan DIY atau ORI menyatakan bahwa pemberlakuan Instruksi 1975 adalah maladministrasi dan tindakan diskriminatif terhadap pelayanan pengurusan tanah.
  • Laporan ORI DIY tersebut didasari pada laporan warga etnik Cina yang tidak bisa mengurus hak kepemilikan tanah di BPN Kota Yogyakarta, BPN Kabupaten Kulonprogo, dan BPN Kabupaten Ban
  • Peneliti sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) DIY, Nashih Lutfhi, menyatakan, Kanwil BPN DIY seharusnya berani dengan tegas untuk mengikuti putusan ORI DIY dan Komnas HAM serta memutus rantai agar tidak mengikuti instruksi 1975 yang lahir dari kebijakan politik. “Kalau BPN malah tetap melanggengkan instruksi, maka dia menghilangkan kesempatan emas membuat sejarah baru, untuk membangun tradisi kelembagaan yang taat azas,” tegasnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s